MENCERDASKAN ANAK BANGSA MELALUI PENDIDIKAN GRATIS

MENCERDASKAN ANAK BANGSA MELALUI PENDIDIKAN GRATIS

A.      Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi seluruh warga negara Indonesia. Seiring dengan hal  tersebut kemiskinan di Indonesia semakin hari semakin bertambah, akibatnya banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan program sekolah gratis untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan tersebut. Sampai sejauh mana perkembangan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan gratis. hal itulah yang akan diungkap dalam seminar ini.

B.       Devinisi Operasional

1.    Cerdas               :  pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, cepat mengerti (Daryanto, 1997: 141).

2.    Anak                 :  Keturunan yang dilahirkan  (Daryanto, 1997: 41).

3.    Bangsa              :  Kumpulan manusia yang mempunyai beberapa kesamaan dan berada dalam pemerintahan  (negeri) sendiri (Daryanto, 1997: 73).

4.    Pendidikan        :  Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dl usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik (KBBI, 2008: 326).

5.    Gratis                :  Cuma-Cuma (tidak dipungut bayaran) (Daryanto, 1997: 246).

C.      Program Pendidikan Gratis di Indonesia

Sejak tahun 1984 telah dilaksanakan program wajib belajar oleh pemerintah Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pemerintah memberikan dana pendidkan yang disebut dana BOS.

D.      Upaya yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Pendidikan Gratis

1.         Penyadaran Publik

Penyadaran yang dimaksud adalah penyadaran dalam melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat luas yaitu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2.         Peningkatan Persentasi Alokasi Dana Pendidikan

Persentasi dana pendidikan di Indonesia hanya sekitar 11% dari pendapatan Negara. Hal ini berbeda jauh dengan Negara-negara lain yang juga mencanangkan program pendidikan gratis. Yakni 28% dari anggaran. Jika Indonesia bisa menaikkan anggaran menjadi 30-40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka mencerdaskan anak bangsa, menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan angka kriminalitas akan dapat terwujud.

3.         Penyaringan Investor Asing

Banyak investor asing dari Negara luar membawa dolar untuk menarik perhatian pemerintah Indonesia meningkatkan devisi Negara. Namun, selain menambah devisa, dengan mereka membawa dollar mereka lebih banyak merugikan Negara dan masyarakat Indonesia.

4.         Program Pengabdian Mahasiswa

Mahasiswa sebagai tongak perubahan bangsa dan mempunyai peran penting dalam pendampingan-pendampingan generasi berikutnya. Dengan adanya program pengabdian mahasiswa (khusunya FKIP) selama lebih kurang 1 tahun sebelum mengenyam sarjana.

5.         Subsidi Silang Masyarakat Kelas Atas

Subsidi silang masyarakat kelas atas untuk masyarakat kelas bawah dapat dilakukan dengan cara memberikan pajak tinggi terhadap barang-barang mewah yang dimiliki dan dikenakan biaya pendidikan lebih tinggi kepada mereka yang hidup pada kelas atas. Dengan demikian akan sangat membantu pemerintah untuk dapat member bantuan biaya sekolah bagi anak kurang mampu, anak putus sekolah dan anak-anak  jalanan yang haus akan ilmu pengetahuan dan ingin sekali mengenyam pendidikan sekolah.

6.         Pembekalan Pemuda Pemudi Untuk Menjadi Guru Sosial

Saat ini rata-rata R.T./kelurahan, pasti memiliki organisasi kepemudaan. Dari organisasi yang ada pemerintah dapat turun tangan dengan memberi pelatihan kepada mereka selama 3-6 bulan untuk bia menjadi guru sosial dan setelah mengikuti pelatihan diharapkan dari guru sosial (relawan pendidikan) dapat mulai mengajar di Sekolah Dasar yang masih kurang tenaga pengajarnya. Hal ini untuk menekan biaya pendidikan yang dilekuarkan oleh pemerintah untuk membayar mahal tenaga guru/pendidik (PNS).

E.       Kendala yang Dihadapi Program Pendidikan Gratis

1.         Pendidikan Gratis Belum Sepenuhnya Bermakna Gratis

Kebijakan sekolah gratis untuk SD/SMP yang ditetapkan pemerintah mulai tahun ajaran 2009/2010 memang melegakan masyarakat, tetapi pada praktiknya ternyata menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua.

Kebingungan tersebut muncul terkait dengan kekhawatiran akan mutu pendidikan di sekolah akibat minimnya kucuran dana dari pemerintah. Meski demikian, sejumlah wali murid berharap pendidikan gratis yang berlaku jangan menurunkan kualitas pendidikan.

Penggunaan dana BOS tahun 2011 diatur di dalam Peratiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana BOS Tahun anggaran 2011, yang antara lain dapat untuk: 1) Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran, 2) penerimaan siswa baru, 3) kegiatan pembelajaran remedial, 4) ulangan harian, 5) ATK habis pakai, 6) langganan daya dan jasa, 7) perawatan sekolah, 8) pembayaran honor guru, 9) pengembangan profesi guru, 10) biaya transportasi bagi siswa kurang mampu, 11) pembiayaan pengelolaan BOS, 12) pembelian computer, 13) pembelian alat peraga dan media pembelajaran apabila poin 1 s.d.12 telah terpenuhi.

2.         Lemahnya Perhatian Khusus dari Daerah

Permasalahan diantaranya adalah sosialisasi pendidikan gratis masih kurang, database siswa dan guru tidak akurat, birokrasi masih rumit  dan berbelit-belit, belum optimalnya dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota serta belum adanya jaminan optimalnya pengawasan pelaksanaan program pendidikan gratis ini.

Selain itu, di berbagai daerah terpencil di Indonesia, program pendidikan gratis ini belum menyentuh pada peserta didik yang tidak mampu dalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

3.         Pendidikan Gratis yang Bermutu Membutuhkan Waktu

Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan sungguh merupakan tantangan yang tidak ringan. Jikalau kita baru berfikir bahwa kita harus berubah, sesungguhnya kita sudah terlambat untuk itu. Oleh karaenanya permasalahan ini harus segera diatasi. Mutu pendidikan yang terburuk di negeri ini harus kita tekan. Setiap lembaga pendidikan yang ada di republik ini memiliki tanggung jawab besar terhadap mutu pendidikan yang dimulai dari proses pendidikan itu sendiri dan berakhir pada hasil pendidikan yang dicapai.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah memang masih belum memadai untuk membiayai sekolah yang sesuai dengan standar pembiayan pendidikan untuk memudahkan penghitungan tersebut.